PosDai Dukung Standardisasi RQ Kuatkan Gerakan Dakwah di Seluruh Indonesia
Persaudaraan Dai Indonesia (PosDai) turut mendukung program standardisasi Rumah Qur’an Hidayatullah (RQH) dan Ma’had Qur’an Hidayatullah (MQH) yang digagas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah.
Dukungan ini, menurut Ketua PosDai Pusat Ustadz Abdul Muin, sejalan dengan motto organisasi, “Bersama Dai Membangun Negeri,” yang menekankan pentingnya mempersiapkan sumber daya dai yang siap berkhidmat untuk masyarakat.
“Program ini memiliki semangat yang sama dengan PosDai, yaitu melahirkan dai-dai tangguh yang siap mendampingi masyarakat melalui dakwah berbasis Al-Qur’an,” ujar Abdul Muin.
DPP Hidayatullah melalui Departemen Komunikasi dan Penyiaran secara resmi memulai proses standardisasi RQH dan MQH di wilayah Indonesia Timur. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi (Monev) daring, melibatkan seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di regional Timur serta sejumlah DPW regional Barat dan Tengah yang belum mengikuti tahap sebelumnya.
Ketua Departemen Komunikasi dan Penyiaran DPP Hidayatullah, Shohibul Anwar, SS., M.H.I, dalam keterangannya menjelaskan bahwa Monev ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi menjelang akhir masa kepengurusan 2020–2025.
“Alhamdulillah perjalanan RQH-MQH telah memasuki tahun terakhir kepengurusan organisasi. Oleh sebab itu, DPP Hidayatullah melalui Departemen Dakwah dan Komunikasi Penyiaran melakukan standardisasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi perkembangan RQH-MQH,” jelas Shohibul Anwar.
Program standardisasi ini merujuk pada hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah yang menetapkan tema “Konsolidasi Manhaj, Organisasi, dan Wawasan menuju Terwujudnya Standardisasi, Sentralisasi, dan Integrasi Sistemik.”
Standarisasi dipandang penting agar gerakan dakwah dapat berjalan secara nasional dengan sistem yang terintegrasi, sehingga tetap efektif siapapun pengelolanya. Shohibul Anwar menegaskan, “Sistem ini menjadikan gerakan dakwah menjadi simpel dan aplikatif, memungkinkan untuk dijalankan oleh seluruh kader dan jaringan organisasi.”
Rangkaian kegiatan standardisasi mencakup bimbingan teknis, pendampingan (visitasi), dan asesmen. Bimbingan teknis (bimtek) dilaksanakan secara daring pada Rabu, 6 Agustus 2025, dengan partisipasi DPW regional Indonesia Timur serta DPW regional Barat dan Tengah yang belum mengikuti tahap sebelumnya.
Adapun jadwal asesmen di wilayah Timur adalah sebagai berikut:
- 18 Agustus 2025: Gorontalo dan Sulawesi Utara
- 19 Agustus 2025: Maluku dan Maluku Utara
- 20 Agustus 2025: Papua Barat dan Papua Barat Daya
- 21 Agustus 2025: Papua Tengah dan Papua Selatan
- 22 Agustus 2025: Papua Induk dan Papua Pegunungan
- 25–29 Agustus 2025: Sesi perbaikan bagi DPW yang belum tuntas proses asesmennya
Setiap DPW diminta menyiapkan waktu serta data pendukung, di antaranya panduan bimbingan teknis standardisasi, panduan MQH-RQH, buku paket, lembar asesmen, serta perlengkapan visual seperti backdrop atau spanduk.
Program RQH dan MQH merupakan inisiatif strategis Hidayatullah dalam mengembangkan dakwah berbasis pendidikan Al-Qur’an. Standardisasi menjadi langkah untuk menjaga mutu, konsistensi, dan kesinambungan program di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui kegiatan ini, DPP Hidayatullah berharap seluruh jaringan RQH dan MQH memiliki acuan kerja yang seragam, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memperkuat koordinasi antarwilayah.
“Dengan standardisasi ini, gerakan dakwah berbasis Al-Qur’an dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan terintegrasi di tingkat nasional,” ungkap Shohibul Anwar.
Ia menutup arahannya dengan doa, “Semoga Allah memberikan kesehatan dan taufiq kepada kita semua.”
