Membumikan Dakwah untuk Pembangunan, Jalan Panjang Pemberdayaan Umat
Menurut BPS (Juli 2025), jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa (8,47%), dengan kemiskinan ekstrem 0,85% atau sekitar 2,3...
Menurut BPS (Juli 2025), jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa (8,47%), dengan kemiskinan ekstrem 0,85% atau sekitar 2,38 juta orang. Meskipun turun tipis dari tahun sebelumnya, ketimpangan ekonomi masih tinggi: Gini Ratio 0,388 menunjukkan kesenjangan distribusi pendapatan yang persisten.
Islam menolak ketimpangan yang mengalienasi manusia dari martabatnya. Allah SWT mengingatkan kita agar memiliki kepekaan terhadap realitas zaman semacam ini sebagaimana dalam firman-Nya:
وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"
Dakwah sosial harus hadir bukan sekadar menyampaikan sabar, tapi juga mengingatkan tanggung jawab sosial kolektif.
Rasulullah SAW menegakkan masyarakat Madinah dengan prinsip ukhuwwah dan ta‘awun (tolong-menolong) serta menciptakan redistribusi ekonomi berbasis iman. Demikianlah seruan dalam Al Qur'an surah Adz-Dzariyat [51] ayat 19 tersebut diteladankan oleh Nabi.
Data Bank Dunia (2025) menunjukkan bahwa 40% populasi terbawah hanya menikmati 16% pendapatan nasional. Ketimpangan ini melemahkan produktivitas dan meningkatkan kerentanan sosial.
Dalam perspektif pembangunan Islam, kemiskinan struktural bukan semata ekonomi, tapi kehilangan akses terhadap keadilan dan ilmu. Maka, dakwah pembangunan harus memadukan rohani dengan pemberdayaan ekonomi.
Program zakat produktif, baitul maal, dan koperasi syariah adalah wujud nyata sinergi dakwah dan pembangunan. Ketika lembaga dakwah seperti PosDai menggerakkan pembinaan ekonomi umat yang bergerak berbagai sektor sebagai petani, nelayan, atau pedagang kecil, maka sejatinya mereka sedang menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah.
